IRWASDA POLDA MALUKU UTARA INISIASI MODEL KOTA TANPA PUNGLI DI MALUT

Bagikan Informasi

malut.polri.go.id – Irwasda Polda Maluku Utara Kombes Pol. Drs. Dicky Kusumawardhana, M.M. menginisiasi Model Kota Tanpa Pungli di Provinsi Maluku Utara, hal ini merupakan bentuk kepedulian dan dedikasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas pungutan liar.

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yang mana pada Kamis (22/10) kemarin Irwasda Polda Maluku Utara bersama tim menyambangi Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Focus Group Discussion dalam rangka Pembuatan Peraturan Gubernur guna mendukung kelancaran Kota Tanpa Pungli.

Dalam paparannya Irwasda Polda Maluku Utara menyampaikan bahwa Pilot Project Model Kota Tanpa pungli di Maluku Utara ditetapkan di Kabupaten Halmahera Barat, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Halmahera Barat terdapat instansi yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Lanjutnya, proyek perubahan kebijakan implementasi Model Kota tanpa pungli dapat dikatakan berhasil apabila, kebijakan dapat diterima semua elemen, konsep kebijakan yang menjadikan salah satu Kabupaten/kota sebagai Pilot Project, terselenggaranya kegiatan workshop, Kabupaten/Kota yang ditunjuk bersedia menjadi locus kebijakan dan terwujudnya Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Perwali.

“Untuk Kabupaten Kota yang telah menerapkan Model Kota Tanpa Pungli akan terus dilakukan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam pemberantasan Pungli”. Tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas gagasan Irwasda Polda Maluku Utara yang juga merupakan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan pungutan liar saber pungli Provinsi Maluku Utara, “Gagasan ini sangat bagus dan inovatif untuk diangkat, ditetapkan dan diterapkan di Maluku Utara”.

Tambahnya, “Saya berharap agar rancangan pergub ini dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Maluku utara sehingga nantinya kita sudah memiliki sandaran hukum dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *